Ekspose Penyusunan Perda ttg Penataan Kelembagaan Asli di Kab. Kulon Progo

Kamis, 27 Juni 2019 12:21:29 - Oleh : zc
 

Dalam rangka Penyusunan Peraturan Daerah tentang Kalurahan Kegiatan Penataan Kelembagaan Asli di Kab. Kulon Progo, belum lama ini pada 18/6 ini Bag. Organisasi Setda menyelenggarakan Ekspose Peraturan Daerah tentang Kalurahan Kegiatan Penataan Kelembagaan Asli di Kabupaten Kulon Progo.

Acara yang dibuka oleh Sekretaris Daerah dengan Nara Sumber terdiri dari Asisten Administrasi Umum, Ketua Pansus Kelembagaan Kalurahan, Kasubdit Wilayah II Dit FKKPD Ditjen Otda Kemendagri.

Dalam pelaksanaan acara tersebut menghasilkan beberapa point, yaitu :

1.  Pemerintah DIY melakukan revisi terhadap Perdais Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan DIY menjadi terhadap Perdais Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah. Dimana dalam Perdais 1 Tahun 2018 diamanatkan bahwa maka kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa harus selaras dengan Perangkat Daerah. Dan kemudian Kabupaten/ Kota di DIY menindaklanjuti dengan penyusunan Raperda tentang Kalurahan

2.  Kewenangan istimewa yang diatur dalam undang-undang tersebut meliputi: tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Konsekuensi dari tambahan kelima urusan keistimewaan tersebut Pemerintah Daerah DIY harus dapat mewujudkan:

a.  Pemerintahan yang demokratis;

b.  Kesejahteraan dan ketentraman masyarakat;

c. Tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-Bhinneka Tunggal Ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d.  Pemerintahan yang baik; dan

e. Melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

 

3.  Penugasan urusan Pemerintah kepada Desa didasarkan Pasal 372 UU 23 Tahun 2014:

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten / kota dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa.

(2) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Pusat dibebankan kepada APBN.

(3) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi dibebankan kepada APBD provinsi.

4. Peraturan Daerah disusun atas adanya 3 kepentingan yaitu pelaksanaan otonomi daerah, tindak lanjut Undang-undang Pemerintah Daerah dan menampung kondisi kekhususan daerah.

5. Proses penyusunan Perda sejak bulan Februari 2019 tidak berhenti, namun terus berjalan dan mencari keistimewaan atau kekhasan sambil menunggu terbitnya Peraturan Gubernur yang mengatur pedoman kelembagaan keistimewaan Kabupaten dan Desa.

6. Pasca Peraturan Daerah ditetapkan akan ada kondisi dimana kelembagaan saat ini tetap sah dan menunggu peresmian ketentuan Peraturan Daerah.

7. Pemaparan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Pemerintah Kalurahan.

 

 

« Kembali | Kirim | Versi cetak