Stategi dan Arah Kebijakan

 

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

alamat

Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates

Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta 55611

telepon: (0274) 773010

faksimile: (0274) 775213

Pos-el: admin@kulonprogokab.go.id

Laman: setda.kulonprogokab.go.id

 

 

 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang  telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program kegiatan.

Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

 

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Di Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo


Tujuan

Meningkantya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayana publik yang responsif dan akuntabel

 

Sasaran

  1. Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah
  2. Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan
  3. Meningkatnya kualitas layanan kemasyarakatan

 

Strategi

  1. Meningkatkan kualitas perumusan dan pengendalian kebijakan
  2. Meningkatkan pembinaan JDI Hukum  di desa dan SKPD
  3. Meningkatkan kualitas produk hukum pemerintah daerah
  4. Meningkatkan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa
  5. Meningkatkan kinerja BUMD dan Lembaga Keuangan
  6. Meningkatkan kualitas Perencanaan kinerja, pengelolaan keuangan dan aset
  7. Mengoptimalkan sarana dan prasarana kerja dan sumber daya manusia OPD
  8. Meningkatan kualitas layanan kedinasan KDH/WKDH
  9. Meningkatkan kapasitas otonomi daerah
  10. Meningkatkan kualitas layanan kemasyarakatan

 

Arah Kebijakan

  1. Peningkatkan kualitas  perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintah daerah
  2. Peningkatan pembinaan JDI Hukum di desa dan SKPD
  3. Peningkatan kualitas produk hukum pemerintah daerah
  4. Peningkatan layanan pengadaan barang dan jasa
  5. Peningkatan Kinerja BUMD dan Lembaga Keuangan
  6. Peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengelolaan keuangan dan aset
  7. Optimalisasi sarana dan prasarana kerja dan sumber daya manusia OPD
  8. Peningkatkan kualitas layanan kedinasan KDH/WKDH
  9. Peningkatan kapasitas otonomi daerah
  10. Peningkatan kualitas layanan kemasyarakatan