Jakon - Pembina Jasa Kontruksi

BERANDA  MATERI | REGULASI | KEGIATAN TIM JASA KONSTRUKSI | KONTAK

 

 

PEMBINA JASA KONSTRUKSI

 

TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 pasal 13 ayat (1) mengamanatkan adanya unit kerja yang menangani jasa konstruksi, dan Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor 601/476/SJ tanggal 13 Maret 2006 yang menghimbau untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi yang merupakan Tim yang sifatnya ad hoc yang menangani jasa konstruksi yang kerjanya lintas sektoral.
Ditingkat nasional ditunjuk Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan kebijakan secara nasional.
Oleh sebab itu Dinas Pekerjaan Umum (DPU) diangkat sebagai Sekretaris Tim Pembina Jasa Konstruksi. Hal ini dimaksudkan sebagai Sekretaris maka diharapkan menjadi motor penggerak pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana tertera dalam PP No. 30 Tahun 2000 dapat berjalan dengan baik. Sedangkan unit di Sekretariat Daerah ditunjuk sebagai sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi yang mengkoordinir acara/agenda kegiatan Tim Pembina Jasa Konstruksi.

KEGIATAN-KEGIATAN
TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI

  1. Melakukan sosialisasi tentang jasa konstruksi dan peraturan yang terkait dengan jasa konstruksi.
  2. Melakukan pengaturan produk-produk hukum jasa konstruksi yang belum diatur di tingkat pusat/ provinsi/kabupaten/kota yang digunakan untuk wilayah masing-masing, contoh cara mengitung KK, KP dan juga kinerja jasa konstruksi.
  3. Melakukan pengaturan terhadap kewajiban pengguna jasa yang ada di wilayahnya, antara lain  pembangunan bangunan publik, maka harus dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Ijin Usaha.
  4. Melakukan pemberdayaan kepada pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi yang ada di wilayahnya.
  5. Melakukan pengawasan tertib usaha, yaitu kontrol terhadap produk-produk Lembaga seperti SBU, SKA, dan SKT.
  6. Melakukan pengawasan terhadap penerbitan IUJK.
  7. Melakukan pengawasan terhadap pelelangan.
  8. Melakukan pengawasan terhadap keselamatan kerja, penggunaan bangunan, dll.

PENGATURAN JASA KONSTRUKSI
Pengaturan Jasa Konstruksi pada hakekatnya ada dua, yakni Ketentuan-ketentuan menyangkut Usaha yang dikeluarkan oleh LPJKN, sedangkan Ketentuan yang menyangkut Izin Usaha maupun proses pengadaan dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai pemilik pekerjaan.
Untuk yang bersifat menyeluruh maka dilakukan pengaturan yang bersifat nasional seperti pengadaan jasa konstruksi yang diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres 54 Tahun 2010 dan Perpres 70 Tahun 2012) dan Perka LKPP mengatur petunjuk pelaksanaannya, sedangkan norma- norma yang menyangkut keteknisan diatur oleh Keputusan Menteri Pekerjaan Umum, seperti ketentuan pelengkap pengadaan, norma standar mutu konstruksi dan lain sebagainya.

PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI
Pemberdayaan Jasa Konstruksi pada hakekatnya ada dua, yakni terhadap pengguna jasa dan penyedia jasa. Dengan adanya LPJK, maka pemberdayaan oleh pemerintah seharusnya lebih fokus kepada pengguna jasa, sedangkan pemberdayaan penyedia jasa dilakukan oleh LPJK.
Pemberdayaan Jasa Konstruksi dilakukan untuk semua produk-produk hukum serta norma-norma teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga sebagai pengguna jasa dapat pula mengikuti perkembangan penyedia jasa.

PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI
Pengawasan Jasa Konstruksi menjadi tugas Pemerintah agar tercapai ketertiban sebagaimana yang diamanatkan UU nomor 18 Tahun 1999. Ada tiga hal utama yang mesti dipenuhi, yaitu tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan yang mencakup:
1. Persyaratan Perizinan
2. Ketentuan Keteknikan Pekerjaan Konstruksi
3. Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
4. Ketentuan Keselamatan Umum
5. Ketentuan Ketenagakerjaan
6. Ketentuan Lingkungan
7. Ketentuan Tata Ruang
8. Ketentuan Tata Bangunan

 

DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. KULONPROGO
KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM
JASA KONTRUKSI
DIREKTORAT JENDRAL PENATAAN RUANG