PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN
Jl. Perwakilan No.1 Wates Kulon Progo. Telp.(0274)773738, (0274)773010 Fax.(0274)773148
BIMTEK SISTEM INFORMASI PENGADAAN LANGSUNG
Kulonprogo, 29.03.2018
BIMTEK SISTEM INFORMASI PENGADAAN LANGSUNG
.
Bimbingan teknis sistem informasi pengadaan langsung yang diselenggaran oleh Bagian Layanan Pengadaan pada hari Kamis, 29 Maret 2018 dalam rangka meningkatkan kinerja OPD daam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa di OPD masing-masing khususnya pengadaan langsung.

Sistem Informasi Pengadaan Langsung (Sim-PL) merupakan aplikasi berbasis web untuk mengolah data pengadaan langsung di masing masing OPD berdasarkan data yang telah diumumkan di SIRUP. Pengguna dari Sim-PL adalah PA, PPK , PP dan PPHP.
.
Download Panduan

SOSIALISASI RANCANGAN REVISI PERATURAN PRESIDEN NO 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Kulonprogo, 19.12.2017
LATAR BELAKANG
1. Keputusan Presiden No 11 Tahun 2016 Tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016,
mengamanatkan Perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus diselesaikan
pada tahun 2016
2. Arahan Presiden untuk melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran
3. Hasil Rapat Terbatas Kabinet pada tanggal 29 Desember 2016 yang membahas mengenai Revisi Peraturan Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


POKOK PERUBAHAN
- SIMPLIFIKASI PERPRES HANYA MENGATUR HAL YANG BERSIFAT NORMATIF
- MENGHILANGKAN BAGIAN PENJELASAN DENGAN MEMPERJELAS NORMA
- HAL HAL BERSIFAT PROSEDURAL, PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI DIATUR LEBIH LANJUT DALAM PERATURAN KEPALA LKPP , DALAM SISTEM ELEKTRONIK/APLIKASI , DAN PERATURAN KEMENTERIAN SEKTORAL LAINNYA

HAL-HAL BARU
1. Tujuan Pengadaan (Pasal 4)
- Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, dan penyedia
- Meningkatkan penggunaan barang/jasa dalam negeri
- Meningkatkan peran serta usaha mikro, kecil, dan menengah
- Meningkatkan peran perusahaan nasional
- Meningkatkan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian dan industri kreatif
- Mendorong pengadaan berkelanjutan

2. Agen Pengadaan (Pasal 14), Adalah :
- UKPBJ, badan usaha, atau perorangan yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dipercayakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.
- Dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa adalah hal Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah belum/tidak memiliki kapasitas
- Ditunjuk melalui Swakelola tipe II atau Pemilihan Penyedia

3. Konsolidasi Pengadaan (Pasal 21), ADALAH
a) Strategi pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan Barang/Jasa sejenis
b) DILAKSANAKAN OLEH PA/KPA/PPK/UKPBJ

4. Pelaksanaan Penelitian (Pasal 62)
Pelaksana penelitian ditetapkan berdasarkan hasil kompetisi atau penugasan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penelitian diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Ristekdikti.
Pelaksana Penelitian :
- Individu/kelompok individu
- Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
- Perguruan Tinggi
- Organisasi Kemasyarakatan
- Badan usaha

5. Kerjasama Internasional (Pasal 65)
- Pengadaan Barang/Jasa dengan jenis/kategori dan nilai tertentu, diikuti oleh pelaku usaha yang berasal dari negara anggota Kerjasama Perdagangan Internasional.
- Batasan nilai Pengadaan Barang/Jasa dan jenis kategorinya yang dilaksanakan berdasarkan Kerjasama Perdagangan Internasional sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerjasama tersebut.

6. Pengecualian (Pasal 61)
a) Sudah Diatur Dalam Peraturan Perundang-undangan yang Lain
- Alutsista & Almatsus
- Pengadaan tanah
- Pengadaan pita cukai
- kerja sama pemerintah dengan badan usaha
- Pengadaan Pemerintah Desa
- Jasa profesi tertentu
- Pembelian berdasarkan tarif resmi pemerintah
- Tenaga Pendukung
- Pengadaan Jasa Konsultansi dan/atau Jasa Lainnya dalam rangka
pembiayaan APBN melalui utang, pengelolaan portofolio utang,
pengelolaan kas, dan pengelolaan penerusan pinjaman

b) Tarif Resmi yang Telah Dipublikasikan Secara Luas
- Tiket Transportasi
- Akomodasi Penginapan/Hotel/Ruang Rapat
- Sewa Ruangan untuk Pameran

c) Pengadaan Barang/Jasa yang Telah Sesuai Praktik Bisnis yang Mapan
- Langganan barang/jasa
- Keikutsertaan dalam pendidikan/pelatihan/seminar
- Pengadaan yang menggunakan bukti pembelian
- Pembelian melalui pelelangan oleh pemilik barang/jasa
- Sayembara
- Kontes

d) Pengadaan pada Badan Layanan Umum

7. Layanan Penyelesaian Sengketa (pASAL 84)
a) Penyelesaian sengketa antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, dan/atau penyelesaian melalui pengadilan
b) LKPP menyelenggarakan layanan alternatif penyelesaian sengketa berupa layanan penyelesaian sengketa Pengadaan Barang/Jasa.

8. Swakelola (PASAL 24, 48)
a) Tipe I : direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh K/L/PD Penanggung jawab Anggaran
b) Tipe II : direncanakan dan diawasi oleh K/L Penanggung jawab Anggaran dan dilaksanakan oleh K/L/PD pelaksana swakelola
c) Tipe III : direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD Penanggungjawab Anggaran dan dilaksanakan oleh ORGANISASI KEMASYARAKATAN
*Ormas : ICW, AKATIGA, FATAYAT, AISYIAH, dll
d) Tipe IV : Direncanakan sendiri oleh K/L/PD Penanggungjawab Anggaran dan/atau berdasarkan usulan KELOMPOK MASYARAKAT dan dilaksanakan serta diawasi oleh KELOMPOK MASYARAKAT

9. E-marketplace Pemerintah (Pasal 71)
a) KATALOG ELETRONIK : E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah
b) E-TENDERING/E-SELEKSI : Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan E-Marketplace Pengadaan Barang/Jasa, LKPP dapat bekerjasama dengan UKPBJ dan/atau Pelaku Usaha.
c) JENIS KATALOG ELEKTRONIK
- KATALOG NASIONAL
- KATALOG SEKTORAL
- KATALOG LOKAL
- TOKO DARING
d) KEBIJAKAN PRIORITAS PRODUK KATALOG
- Produk UMKM
- Produk Dalam Negeri
- Produk Infant Industry
- Produk ramah lingkungan
e) PENYELENGGARAAN KATALOG DAERAH
- B/J yang sesuai dengan kebutuhan daerah
- Cocok untuk Katalog Lokal/Daerah
- Penyedia Katalog Lokal adalah UKM setempat
- Layanan penyedia bersifat daerah setempat
- Pemilihan Penyedia dilakukan oleh UKPBJ setempat

Download Materi


EVALUASI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2017 DI KABUPATEN KULON PROGO
Kulonprogo, 19.12.2017
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2017 DI KABUPATEN KULON PROGO

1. Bahwa dari proses pengadaan barang/jasa yang tidak sempurna akan membawa dampak buruk diantaranya adalah : pekerjaan yang terlambat, pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan, output yang tidak sesuai dengan fungsinya, hingga kesalahan-kesalahan yang berujung pada ranah hukum.

2. Mengingat proses pengadaan barang/jasa merupakan rentetan tahapan yang panjang dan kegalan maupun keberhasilan proses pengadaan barang/jasa tidak hanya menjadi tanggung jawab ULP, namun menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat sejak dari proses perencanaan, penganggaran, sampai dengan pelaksanaan.

3. Oleh sebab itu perlu adanya pemahaman tugas, tanggung jawab serta peran masing-masing baik PA/KPA, PPK, ULP, Penyedia Barang dan Jasa, PPHP.

4. Selain pemahaman tugas, tanggung jawab dan peran tersebut perlu adanya perubahan-perubahan ke arah perbaikan sehingga tuntutan profesionalisme masing-masing dapat dicapai

5. Tahun 2017 ini terjadi perubahan pada kelembagaan ULP Kulon Progo yang semula masih menempel pada Bagian Administrasi Pembangunan sekarang sudah mandiri menjadi Bagian Layanan Pengadaan, dengan adanya perubahan kelembagaan ini maka ULP dituntut lebih profesional lagi, dan tidak hanya sekedar menjadi tukang lelang namun agar lebih dapat meningkatkan perannya sebagai fungsi pembinaan dan pusat informasi pengadaan barang dan jasa atau center of exellent.

6. Namun demikian meskipun kelembagaan ULP telah mandiri, Pokja ULP masih bersifat Adhock.Adapun jumlah Anggota Pokja ULP Tahun 2017 sebanyak 29 orang yang berasal dari beberapa OPDdi lingkup Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, sehingga disatu sisi anggota Pokja ULP masih melaksanakan Tupoksi di OPDnya disisi lain melaksanakan tugas di ULP. Hal inilah yang kadang membuat Pokja kurangteliti dan berpotensi terjadi kekeliruan/kelupaan,sedangkan untuk melaksankana tugas pengadaan barang/jasa yang fokus dan benar diperlukan waktu dan konsentrasi penuh (bukan disambi). Sehingga diharapkan jabatan Fungsional Pengelola pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mulai saat ini sedang dirintis dapat segera terwujud di Kabupaten Kulon Progo, sehingga Pokja ULP dapat lebih profesional.

7. Namun demikian dengan keterbatasan SDM tersebut ULP Kulon Progo telah melaksanakan pengadaan barang/jasa selama kurun waktu kurang lebih 6 tahun telah melaksanakan Paket Pengadaan Barang/jasa sebagai berikut

(Terlampir)


8. Pelaksanaan Pengadaan Tahun 2017jika dilihat dari tebel tersebut mengalami kenaikan yaitu 22% dibandingkan tahun lalu, dan jumlah peket juga mengalami kenaikan sebesar 13,21% dari tahun lalu.

9. Namun demikian mengingat adanya kebijakan konsolidasi paket pada Pengguna Anggaran maka dimungkinkan untuk tahun 2018 meski anggaran meningkat namun jumlah paket bisa menjadi turun,kemungkinan nilai paket akan menjadi besar, sehingga diharapkan kepada penyedia barang/jasa khususnya jasa konstruksi dan konsultansi untuk senantiasa meningkatkan mengembangkan kemampuan baik klasifikasi maupun kualifikasinya, agar dapat bersaing dengan penyedia jasa dari Luar Kulon Progo.

10. Dengan semakin meningkatnya globalisasi dan transparansi media elektronika maka semakin kita ditutut untuk lebih meningkatkan kapasitas, kemampuan , kompetensi dan integritas, baik dari Pokja ULP, PPK, maupun Penyedia Barang dan Jasa.

11. Tuntutan tersebut membawa konsekwensi terhadap regulasi dari pemerintah juga harus disesuaikan khususnya regulasi tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

12. Sehubungan dengan hal tersebut marilah kita ikuti Sosialiasi tentang klasifikasi dan kualifikasi penyedia jasa konstruksi dan konsultansi, proses pemilihan penyedia dan rancangan perubahan peraturan tentang pengadaan barang/jasa. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim maka sosialisasi pada hari ini kami nyatakan dibuka.



Download

SOSIALISASI RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA DAN APLIKASI SiRUP V.2
Kulonprogo, 19.12.2016

Sosialisasi E-Katalog
Kulonprogo, 16.11.2016
Sosialisasi E-Katalog

Percepatan pelaksanaan belanja negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan, perlu adanya inovasi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Mengapa e-Katalog
- Cepat dan mudah
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
- Memperbaiki tingkat efisiensi, efektifitas proses pengadaan
- Mendukung proses monitoring dan audit
- Memenuhi kebutuhan akses informasi yang realtime

Bahan referensi :

Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015, pasal 110 ayat (4) :
"Kementrian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi (K/ L/ D/ I) wajib melakukan e-Purchasing terhadap barang/ jasa yang sudah dimuat dalam sistim katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/ L/ D/ I

Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. 3 tahun 2015, tanggal 5 Agustus 2015, tentang Pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa melalui e-purchasing


Berikut >