PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN
Jl. Perwakilan No.1 Wates Kulon Progo. Telp.(0274)773738, (0274)773010 Fax.(0274)773148
REALISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2018
Kulonprogo, 12.12.2018

JUMLAH PAKET



JUMLAH PAGU




SOSIALISASI SPSE Ver 4.3 UNTUK PENYEDIA JASA
Kulonprogo, 11.12.2018



Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo menyelenggarakan Sosialisai SPSE versi 4.3 untuk Penyedia Jasa pada tanggal 29 November 2018 di Ruang Rapat Sermo Gedung Binangun I Sekretariat Daerah Kab. Kulon Progo. Sosialisasi di

Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.3 yang dikembangkan oleh Direktorat Pengembangan SPSE, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah resmi diluncurkan dan akan di gunakan pada LPSE Kabupaten Kulon Progo pada Tender Pengadaan Barang dan jasa tahun Anggaran 2019.



SOSIALISASI SPSE Ver 4.3 UNTUK PPK DAN POKJA PEMILIHAN
Kulonprogo, 29.11.2018


Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo menyelenggarakan Sosialisai SPSE versi 4.3 untuk PPK dan Pokja ULP pada tanggal 29 November 2018 di Ruang Rapat Glagah Gedung Binagun IV Sekretariat Daerah Kab. Kulon Progo.

Setelah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), banyak pembaharuan yang dialami oleh aplikasi SPSE mulai dari sisi teknis penggunaan sampai dengan regulasi yang mengaturnya. Dengan demikian aplikasi SPSE memasuki versi terbaru, yaitu SPSE Versi 4.3.

PERUBAHAN UTAMA SPSE 4.3
1. Perubahan istilah umum
• ULP menjadi UKPBJ
• Lelang menjadi Tender
• Pokja ULP menjadi Pokja Pemilihan
• Dokumen Pengadaan menjadi Dokumen Pemilihan
• K/L/D/I menjadi K/L/PD

2. Jenis Kontrak
• Lump sum menjadi Lumsum
• Harga Satuan (tetap)
• Gabungan Lumsum dan Harga Satuan (tetap)
• Terima Jadi (tetap)
• Kontrak Payung (tetap)
• Waktu Penugasan (baru), mirip seperti Harga Satuan namun digunakan untuk konsultan yang ruang lingkup pekerjaannya belum dapat didefinisikan

3. PPK menginput Persiapan Pengadaan (di SPSE 3.6 dan 4.2 dilakukan oleh PPK, namun diinputkan oleh Pokja ULP)
• Upload KAK/Spesifikasi
• Input HPS
• Input rancangan Kontrak

4. Penambahan peran (role) Pengelola Pengadaan (diperankan oleh Kepala UKPBJ)
• Pembagian paket pengadaan kepada Pokja Pemilihan

5. Metode Tender (lihat matriks)

6. Reverse Auction
• Tender Cepat
• Penyedia yang memasukkan penawaran hanya 2

7. Upload Jaminan Penawaran dan Sanggah Banding untuk Konstruksi

Download


PERPRES NO.16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG JASA
Kulonprogo, 22.05.2018

WORKSHOP SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) ATAS PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAERAH
Kulonprogo, 08.05.2018
Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah ini diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan DI Yogyakarta pada hari selasa 08 mei 2018 di Ruang Rapat Glagah Gedung Binangun I Komplek Pemkab Kulon progo dengan peserta Bagian Layanan Pengadaan, Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan DI Yogyakarta.

Workshop ini menyampaikan materi tentang panduan dalam mengidentifikasi serta menganalisis Risiko strategis dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta mengembangkan rencana tindak pengendalian yang memadai, yang diperlukan untuk mengoptimalkan efektivitas pencapaian tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.

Materi disampaikan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Pusat

Dasar Penyelenggaraan SPIP :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
2. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Perpres Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Perpres Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.
9. Perka LKPP No 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Perka LKPP tentang Whistleblowing System PBJ.
10. Perka LKPP No 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing.
11. Perka LKPP No 7 Tahun 2016 tentang Perkembangan dan Pembinaan Kompetensi Pejabat Pengelola PBJ.
12. Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelatihan PBJ.
13. Perka BPKP No. 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Bimtek Penyelenggaraan SPIP bagi Fasilitator
14. Perka BPKP Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Instansi Pemerintah.

Tujuan dan Ruang Lingkup.
- Memberikan panduan bagi pengguna dalam mengidentifikasi serta menganalisis Risiko strategis dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta
- Mengembangkan rencana tindak pengendalian yang memadai, yang diperlukan untuk mengoptimalkan efektivitas pencapaian tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.
- Difokuskan pada penilaian Risiko dan pengembangan rencana tindak pengendalian yang diperlukan atas tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah, mulai dari tahapan perumusan kebijakan, perencanaan umum/perencanaan pengadaan, persiapan dokumen pengadaan, pelaksanaan lelang, pelaksanaan kontrak, dan serah terima/ pemanfaatan bagi Pemerintah

GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP
A. TAHAP 1: ANALISIS TUJUAN
- Tujuan PBJ Menurut Perpres 16 Tahun 2018
- Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- Mendorong pemerataan ekonorni; dan
- Mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

B. TAHAP 2: PERUMUSAN KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN PBJ
Sumber data dalam perumusan kondisi lingkungan pengendalian yang diinginkan:
- Data korupsi yang ditangani KPK di Indonesia sd 31 Maret 2016 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017 BPK;
- Data permasalahan PBJ Pemerintah Daerah dari media massa;
- Hasil kuesioner survei lingkungan pengendalian.

Perumusan Kondisi Hasil Lingkungan Pengendalian:
1. Penegakan integritas dan nilai etika:
- Integritas Pihak-pihak yag terkait dalam PBJ (PA/KPA, PPK, Penyedia Barang, Pejabat Pengadaan, UKPBJ) masih lemah;
- Belum adanya aturan perilaku/kode etik secara khusus bagi pihak-pihak yang terkait dalam PBJ;
- Pengelola Pengadaan mengalami demotivasi dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya serta enggan meningkatkan prestasi kerja;
- Jumlah honorarium/sistem penggajian/remunerasi bagi pegawai yang terkait pengadaan belum disesuaikan dengan kinerjanya dan belum mendorong peningkatan nilai integritas.
2. Komitmen terhadap kompetensi
- Pejabat/ pegawai yang ditunjuk dalam PBJ memiliki kompetensi yang memadai namun belum diimplementasikan.
3. Kepemimpinan yang kondusif
- Pimpinan orgnisasi belum mampu mengarahkan sumber daya dan potensi organisasi untuk melaksanakan PBJ sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
- Proses PBJ tidak transparan;
- Gaya kepemimpinan yang kondusif belum dirasakan baik di dalam maupun di luar organisasi;
- Pegawai yang terkait PBJ belum menilai risiko dan memahami tujuan pengendalian intern PBJ.
4. Struktur organisasi sesuai kebutuhan
- Belum semua pemerintah daerah membentuk UKPBJ mandiri, atau UKPBJ masih bersifat adhoc (sementara) dengan pegawai yang merangkap dengan jabatan atau tugas lain.
5. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM
- Pemilihan pegawai/pejabat yang terkait dalam PBJ masih didasarkan pada pegawai/pejabat yang dapat diajak “bekerja sama” untuk melakukan kecurangan;
- Pegawai/pejabat terkait PBJ belum diawasi secara memadai
- Pelatihan PBJ belum memadai.

Download Materi Workshop

Berikut >