PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
UNIT LAYANAN PENGADAAN
Jl. Perwakilan No.1 Wates Kulon Progo. Telp.(0274)773738, (0274)773010 Fax.(0274)773148
SOSIALISASI RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA DAN APLIKASI SiRUP V.2
Kulonprogo, 19.12.2016

Sosialisasi E-Katalog
Kulonprogo, 16.11.2016
Sosialisasi E-Katalog

Percepatan pelaksanaan belanja negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan, perlu adanya inovasi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Mengapa e-Katalog
- Cepat dan mudah
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
- Memperbaiki tingkat efisiensi, efektifitas proses pengadaan
- Mendukung proses monitoring dan audit
- Memenuhi kebutuhan akses informasi yang realtime

Bahan referensi :

Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015, pasal 110 ayat (4) :
"Kementrian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi (K/ L/ D/ I) wajib melakukan e-Purchasing terhadap barang/ jasa yang sudah dimuat dalam sistim katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/ L/ D/ I

Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. 3 tahun 2015, tanggal 5 Agustus 2015, tentang Pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa melalui e-purchasing


PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
Kulonprogo, 25.02.2016
Bimbingan teknis pembinaan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 25 April 2016 di Aula BKD Kulonprogo dengan narasumber Bapak A.Nurcahyo Budi Wibowo, ST., MT. dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo.

Materi yang disampaikan tentang proses proyek kontruksi sebagai berikut:
A. PROSES PROYEK KONSTRUKSI


B. PARA PIHAK


C. WEWENANG PPK
1. Memberitahukan hasil lelang secara tertulis kepada masing–masing kontraktor.
2. Dapat mengambil alih pekerjaan secara sepihak dgn cara memberitahukan secara tertulis kpd kontraktor, jika telah terjadi hal –hal diluar kontrak yg ditetapkan.
3. Menyediakan lahan untuk tempat pelaksanaan pekerjaan.
4. Menyediakan dana dan kemudian membayar kepada pihak penyedia jasa sejumlah biaya yang diperlukan untuk mewujudkan sebuah bangunan.
5. Ikut mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan dengan cara menempatkan/ menunjuk suatu badan/ orang yg bertindak atas nama pemilik.
6. Mengesahkan perubahan dalam pekerjaan (bila terjadi).
7.Menerima dan mengesahkan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh penyedia jasa jika produknya telah sesuai dengan apa yang dikehendaki.

HAK DAN KEWAJIBAN KONSULTAN PERENCANA
1. Membuat perencanaan secara lengkap yg terdiri dari gambar rencana, rencana kerja, dan syarat- syaratnya, hitungan struktur, rencana anggaran biaya.
2. Memberikan usulan serta pertimbangkan kepada pengguna jasa dan pihak kontraktor tentang pelaksanaan pekerjaan.
3. Memberikan jawaban dan penjelasan kepada kontraktor tentang hal-hal yang kurang jelas dalam gambar rencana, rencana kerja dan syaratsyarat.
4. Membuat gambar revisi bila terjadi perubahan rencana.
5. Menghadiri rapat koordinasi pengelolaan proyek.

HAK DAN KEWAJIBAN KONSULTAN PENGAWAS

1. Menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan dalam waktu yang telah ditetapkan.
2. Membimbing dan mengadakan pengawasan secara periodik dalam pelaksanaan pekerjaan.
3. Melakukan perhitungan prestasi pekerjaan.
4. Mengoordinasi dan mengendalikan kegiatan konstruksi serta aliran informasi antara berbagai bidang agar pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar.
5. Menghindari kesalahan yang mungkin terjadi sedini mungkin serta menghindari pembengkakan biaya.
6. Mengatasi dan memecahkan persoalan yang timbul di lapangan agar dicapai hasil akhir sesuai kualitas, kuantitas, serta waktu pelaksanaan telah ditetapkan.
7. Menerima atau mengolah material/ peralatan yang didatangkan kontraktor.
8. Menghentikan sementara bila terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku.
9. Menyusun laporan kemajuan pekerjaan (harian, mingguan, bulanan).
10.,Menyiapkan dan menghitung adanya kemungkinan pekerjaan tambah/ kurang.

HAK DAN KEWAJIBAN KONTRAKTOR

1. Melaksanakan pekerjaan sesuai gambar rencana, peraturan dan syarat- syarat, risalah penjelasan pekerjaan (aanvullings) dan syarat-syarat tambahan yang telah ditetapkan oleh pengguna jasa.
2. Membuat gambar-gambar pelaksanaan yang disahkan oleh konsultan pengawas sebagai wakil dari pengguna jasa.
3. Menyediakan alat keselamatan kerja seperti yang diwajibkan dalam peraturan untuk menjaga keselamatan pekerja dan masyarakat.
4. Membuat laporan hasil pekerjaan berupa laporan harian, mingguan dan bulanan.
5. Menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan yang telah diselesaikannya sesuai ketetapan yang berlaku.

PERSIAPAN PROYEK
selengkapnya dowload disini

EXPOSE RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG JASA TAHUN 2016
Kulonprogo, 18.12.2015
Unit layanan Pengadaan Kabupaten Kulon Progo menyelenggarakan acara Ekspose Rencarna Umum Pengadaan Tahun 2016 dan Pembinaan Penyedia Barang dan Jasa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 di Gedung Kaca Kompleks Pemda Kabupaten Kulon Progo yang dibuka oleh Bapak Wakil Bupati Kulon Progo.

Dalam Rangka Pembinaan Penyedia Barang Jasa diberikan materi dari nara sumber Tim Jasa Konstruksi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Wates dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai berikut:
- Pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi di Daerah dalam Mendukung Ketahanan Masyarakat Konstruksi di Indonesia;
- Kesalaha Administrasi dan Pidana Dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- BPJS Ketenagakerjaan Jembatan Menuju Kesejahteraan;

DASAR PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 25 ayat (1a) PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD;

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2015 tetang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa : Gubernur, Bupati, dan Walikota, untuk Menyelesaikan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah paling lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran berjalan, khususnya untuk pengadaan jasa konstruksi yang penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun;

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 pada aksi ke 48 tentang Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa, yang salah satu indikatornya dengan diumumkannya rencana umum pengadaan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) ;

Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Kulon Progo dengan Bupati Kulon Progo Nomor 10/XI/DPRD/2015 dan Nomor 10/XI/KB/2015 tertanggal 24 Nopember 2015 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Perda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016;

EVALUASI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2015 DI KABUPATEN KULON PROGO
Kulonprogo, 27.10.2015
A. LATAR BELAKANG
Bahwa dari proses pengadaan barang/jasa yang tidak sempurna akan membawa dampak buruk diantaranya adalah : pekerjaan yang terlambat, pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan, output yang tidak sesuai dengan fungsinya, hingga kesalahan-kesalahan yang berujung pada ranah hukum. Mengingat proses pengadaan
barang/jasa merupakan rentetan tahapan yang panjang dan kegalan maupun keberhasilan proses pengadaan barang/jasa tidak hanya menjadi tanggung jawab ULP, namun menjadi tanggung jawab  semua pihak yang terlibat sejak dari proses perencanaan, penganggaran, sampai dengan pelaksanaan. Oleh sebab itu perlu dipilah dan dipilih pada tahapan mana yang mengakibatkan pekerjaan tidak sesuai dengan target.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan evaluasi untuk membandingkan dan menilai hasil yang dicapai dengan perencanaan dan kriteria yang telah ditetapkan, untuk selanjutnya dapat menjadikan perbaikan di tahun mendatang.

B. DASAR HUKUM
1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah beserta perubahannya
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengesahan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
3. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2014 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 pada aksi ke 48 tentang Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa;
5. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Unit Layanan Pengadaan;
6. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 43/A/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kegiatan Unit Layanan Pengadaan;
7. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 42/A/2015 tentang Pengangkatan Pejabat Unit Layanan Pengadaan;

C. TUJUAN
Tujuan evaluasi adalah :
a. sebagai alat untuk memperbaiki proses perencanaan pengadaan barang/jasa pada tahun yang akan datang,
b. untuk memperbaiki alokasi sumber dana, sumber daya dan manajemen pengadaan  barang/jasa dimasa yang akan datang,
c. memperbaiki pelaksanaan dan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang/jasa .

D. PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
ULP Kabupaten Kulon Progo berdiri pada Tahun 2011 yaitu setahun setelah ditetapkannya Perpres 54 Tahun 2010, yang mengamanatkan bahwa  ULP wajib dibentuk K/L/D/I paling lambat pada Tahun Anggaran 2014.
Secara Nasional Jumlah ULP yang telah terbentuk di Daerah adalah 488 atau 90% dari 542 Kabupaten/Kota/Provinsi di Indonesia. Jika dilihat dari status kelembagaanya 429 ULP bersifat Adhock, dan sisanya 59 ULP Permanen.
ULP Kulon Progo dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2011 dan selanjutnya diubah dengan Peraturan Bupati No 6 Tahun 2014 dimana ketugasan ULPmasih bersifat Adhock yaitu melekat pada Bag Administrasi Pembangunan sampai saat ini. Adapun jumlah Anggota Pokja ULP Tahun 2015 sebanyak 31 orang yang berasal dari 12 SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, sehingga disatu sisi anggota Pokja ULP masih melaksanakan Tupoksi di SKPDnya disisi lain melaksanakan tugas di ULP. Hal inilah yang kadang membuat Pokja kurangteliti dan berpotensi terjadi kekeliruan/kelupaan,sedangkan untuk melaksankana tugas pengadaan barang/jasa yang fokus dan benar diperlukan waktu dan konsentrasi
penuh (bukan disambi). Sehingga diharapkan jabatan Fungsional Pengelola pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat segera terwujud di Kabupaten Kulon Progo.
Namun demikian dengan keterbatasan SDM ULP Kulon Progo telah melaksanakan pengadaan barang/jasa selama kurun waktu kurang lebih 4 tahun telah melaksanakan Paket Pengadaan Barang/jasa sebagai berikut :


Jika dilihat pada grafik diatas maka jumlah paket selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun pertama hanya 10 paket karena ULP baru saja dibentuk tanggal 30 Spetember 2011 sehingga hanya melaksanakan paket pada APBD Perubahan, Untuk tahun 2012 telah sesuai dengan Inpres 1 Tahun 2012 bahwa minimal 40% pelaksanaan pengadaan dilakukan dengan LPSE, dan untuk tahun-tahun selanjutnya
telah dilaksanakan 100% menggunakan SPSE. Dan dari jumlah paket tersebut dan rata-rata 70% adalah Paket pekerjaan konstruksi.


Dari tahun ke tahun pagu juga mengalami kenaikan, kenaikan yang tinggi pada tahun 2015 karena pengadaan barang/jasa bertambah dari dana Non APBD, atau secara rinci berdasarkansumber dana adalah sbb :



Lelang Ulang
Lelang ulang paling tinggi terjadi pada tahun 2014 karena pada awal tahun anggaran terjadi perubahan kebijakan SPSE dari Versi 3.5 menjadi 3.6, adanya perubahan ke empat Perpres 54 Tahun 2010 serta  adanya kebijakan OJK tentang pelarangan perusahaan asuransi melakukan penjaminan praktik KKN.
Untuk Tahun 2015 jumlah lelang ulang mengalami penurunan meskipun jumlahnya juga masih relatif tinggi yaitu 60paket atau   23% dari 266 paket.

Gagal lelang dapat terjadi karena:
a. kesalahan PPK pada saat perencanaan,
1. Kesalahan RAB dari konsultan perencana, sehingga HPS juga keliru, diketahui pada saat koreksi aritmatik
2. Kerangka Acuan Kerja yang tidak sinkron dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan
3. Tidak tepat dalam penentuan persyaratan tenaga ahli (SKA)
4. Tim teknis dari SKPD tidak siap dan tidak memahami prosedur (tidak dibekali tentang penilaian barang pada saat gelar produk)sehingga terjadi sanggahan

b. kesalahan Pokja dalam memenuhi prosedur:
1. Kesalahan upload HPS
2. Sanggahan benar, karena kurang cermat saat evaluasi
3. Sanggahan dari Pemenang cadangan tidak diundang dalam pembuktian kualifikasi
4. Kesalahan Dokumen pengadaan / Dokumen Pengadaan keliru


c. kesalahan penyedia dalam membuat penawaran.
1. Tidak memenuhi persyaratan teknis (spesifikasi teknis tidak sesuai dengan yang diminta,
2. Tidak memenuhi persyaratan teknis (metodologi pelaksanaan) tidak lengkap/tidak menerangkan masing-masing pekerjaan
3. Tidak ada penawaran yang memenuhi syarat (IUJK dan SBU tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan)
4. Tidak ada penawaran yang memenuhi administrasi (Jangka waktu penawaran kurang)
5. Penawaran melebihi HPS
6. Tidak ada yang memenuhi persyaratan teknis (surat pernyataa uji mutu tidak ada)
7. Tidak Tidak ada jadwal pengiriman
8. Administrasi tidak memenuhi (jangka waktu penawaran tidak sesuai)
9. Tidak ada yang memenuhi kualifikasi
10. Tidak ada yang memenuhi persyaratan teknis Persyaratan Personil tidak memenuhi
11. Tidak memenuhi administrasi (berlaku penawaran)  tidak memenuhi teknis (jadwal pengiriman barang tidak ada)
12. Dukungan tidak ada, SKT tidak tidak sesuai, metode tidak sinkron

Selain lelang ulang juga terdapat kelambatan dalam pengumuman, maupun perubahan
jadwal pengadaan, hal ini disebebkan karena :
1. PPK kurang teliti dalam melakukan koreksi terhadap dokumen perencanan
2. Masih banyaknya dokumen perencanaan yang tidak lengkap hal ini karena Konsultan perencana kurang profesional
3. Kurangnya tenaga ahli yang kompeten terhadap pekerjaan konstruksi di SKPD, khususnya SKPD diluar Dinas Teknis (DPU)
4. Untuk pekerjaan Konsultansi, Kerangka Acuan Kerja dari SKPD yang belum singkron dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan
5. Pokja kurang fokus sehingga prosedur terlewatkan (Lupa Klik)
6. Kesalahan dalam evaluasi, sehingga harus evaluasi ulang
E. PELAKSANAAN PEKERJAAN
Untuk mengetahui profil penyedia barang/jasa yang telah ditetapkan menjadi pemenang dan melakukan kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen di SKPD, ULP melakukan monitoring terhadap beberapa paket  pekerjaan, dari hasil monitring dijumpai bahwa masih adanya pekerjaan yang terlambat dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, pekerjaan yang tidak sesuai dengan fungsinya, hal tersebut secara umum disebabkan karena :
1. Perencanaan tidak sesuai dengan kondisi lapangan, sehingga harus dilakukan perubahan pekerjaan.
2. Kelambatan dalam pengiriman material (baja ringan)
3. Ketidaksesuaian personil/Pelaksana yang disampaikan dalam surat penawaran tidak berada di lokasi.
4. Kelambatan dalam penyerahan lapangan.
5. Untuk pengadaan barang bantuan kepada kelompok masyarakat, ada beberapa item barang yang tidak sesuai dengan fungsinya

Selain hal tersebut, dilihat dari e-monev realisasi penyerapan anggaran
khususnya pekerjaan yang dipihak ketigakan juga mengalami kelambatan. Sehubungan
dengan hal tersebut maka Kepala SKPD agar membantu kelancaran proses pencairan
Pihak ketiga
F. SARAN UNTUK KELANCARAN DAN PERCEPATAN PROSES PENGADAAN BARANG/JASA
1. Pokja agar lebih teliti dan cermat dalam melakukan evaluasi
2. Pokja agar melakukan klarifikasi dan pembuktian kualifikasi terhadap Personil dan Peralatan/Dukungan Peralatan.
3. PPK agar lebih mencermati dokumen hasil perencanaan (dari konsultan perencana)
4. PPK agar lebih mengintensifkan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pekerjaan Umum

Selain hal tersebut guna kelancaran dan percepatan pelaksanaan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2015 tetang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa : Gubernur, Bupati, dan Walikota, untuk Menyelesaikan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah paling lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran berjalan, khususnya untuk pengadaan jasa konstruksi yang penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun;maka kami minta agar SKPD segera :
1. Perencanaan pengadaan (penyusunan HPS, spesifikasi teknis, rancangan kontrak) dilaksanakan setelah pagu definitif (sebelum tahun anggaran.
2. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan untuk seluruh kegiatan baik yang dilaksanakan dengan Penyedia maupun dengan Swakelola melalui aplikasi SiRUP secara online di Portal Pengadaan Nasional dengan alamat https://sirup.lkpp.go.id. (sesuai dengan SE Pemkab Kulon Progo Nomor 600/6927 paling lambat tanggal 7 Desember 2015).
3. Kepala SKPD agar segera Menetapkan organisasi pengadaan yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pengadaan, dan Tim Teknis lain yang diperlukan. Guna percepatan proses pengadaan maka apabila tidak ada perubahan personil maka Surat Keputusan Penetapan Pejabat pembuat Komitmen dan Kepanitiaan lain PK tidak harus setiap tahun ditetapkan.
4. Mempersiapkan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa khususnya yang akan dilaksanakan dengan mekanisme pelelangan/seleksi melalui ULP
Demikian evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015




Berikut >