PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
UNIT LAYANAN PENGADAAN
Jl. Perwakilan No.1 Wates Kulon Progo. Telp.(0274)773738, (0274)773010 Fax.(0274)773148
EVALUASI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2017 DI KABUPATEN KULON PROGO
Kulonprogo, 18.12.2017
1. Bahwa dari proses pengadaan barang/jasa yang tidak sempurna akan membawa dampak buruk diantaranya adalah : pekerjaan yang terlambat, pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan, output yang tidak sesuai dengan fungsinya, hingga kesalahan-kesalahan yang berujung pada ranah hukum.

2. Mengingat proses pengadaan barang/jasa merupakan rentetan tahapan yang panjang dan kegalan maupun keberhasilan proses pengadaan barang/jasa tidak hanya menjadi tanggung jawab ULP, namun menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat sejak dari proses perencanaan, penganggaran, sampai dengan pelaksanaan.

3. Oleh sebab itu perlu adanya pemahaman tugas, tanggung jawab serta peran masing-masing baik PA/KPA, PPK, ULP, Penyedia Barang dan Jasa, PPHP.

4. Selain pemahaman tugas, tanggung jawab dan peran tersebut perlu adanya perubahan-perubahan ke arah perbaikan sehingga tuntutan profesionalisme masing-masing dapat dicapai

5. Tahun 2017 ini terjadi perubahan pada kelembagaan ULP Kulon Progo yang semula masih menempel pada Bagian Administrasi Pembangunan sekarang sudah mandiri menjadi Bagian Layanan Pengadaan, dengan adanya perubahan kelembagaan ini maka ULP dituntut lebih profesional lagi, dan tidak hanya sekedar menjadi tukang lelang namun agar lebih dapat meningkatkan perannya sebagai fungsi pembinaan dan pusat informasi pengadaan barang dan jasa atau center of exellent.

6. Namun demikian meskipun kelembagaan ULP telah mandiri, Pokja ULP masih bersifat Adhock.Adapun jumlah Anggota Pokja ULP Tahun 2017 sebanyak 29 orang yang berasal dari beberapa OPDdi lingkup Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, sehingga disatu sisi anggota Pokja ULP masih melaksanakan Tupoksi di OPDnya disisi lain melaksanakan tugas di ULP. Hal inilah yang kadang membuat Pokja kurangteliti dan berpotensi terjadi kekeliruan/kelupaan,sedangkan untuk melaksankana tugas pengadaan barang/jasa yang fokus dan benar diperlukan waktu dan konsentrasi penuh (bukan disambi). Sehingga diharapkan jabatan Fungsional Pengelola pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mulai saat ini sedang dirintis dapat segera terwujud di Kabupaten Kulon Progo, sehingga Pokja ULP dapat lebih profesional.

7. Namun demikian dengan keterbatasan SDM tersebut ULP Kulon Progo telah melaksanakan pengadaan barang/jasa selama kurun waktu kurang lebih 6 tahun telah melaksanakan Paket Pengadaan Barang/jasa sebagai berikut

(Terlampir)


8. Pelaksanaan Pengadaan Tahun 2017jika dilihat dari tebel tersebut mengalami kenaikan yaitu 22% dibandingkan tahun lalu, dan jumlah peket juga mengalami kenaikan sebesar 13,21% dari tahun lalu.

9. Namun demikian mengingat adanya kebijakan konsolidasi paket pada Pengguna Anggaran maka dimungkinkan untuk tahun 2018 meski anggaran meningkat namun jumlah paket bisa menjadi turun,kemungkinan nilai paket akan menjadi besar, sehingga diharapkan kepada penyedia barang/jasa khususnya jasa konstruksi dan konsultansi untuk senantiasa meningkatkan mengembangkan kemampuan baik klasifikasi maupun kualifikasinya, agar dapat bersaing dengan penyedia jasa dari Luar Kulon Progo.

10. Dengan semakin meningkatnya globalisasi dan transparansi media elektronika maka semakin kita ditutut untuk lebih meningkatkan kapasitas, kemampuan , kompetensi dan integritas, baik dari Pokja ULP, PPK, maupun Penyedia Barang dan Jasa.

11. Tuntutan tersebut membawa konsekwensi terhadap regulasi dari pemerintah juga harus disesuaikan khususnya regulasi tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

12. Sehubungan dengan hal tersebut marilah kita ikuti Sosialiasi tentang klasifikasi dan kualifikasi penyedia jasa konstruksi dan konsultansi, proses pemilihan penyedia dan rancangan perubahan peraturan tentang pengadaan barang/jasa. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim maka sosialisasi pada hari ini kami nyatakan dibuka.



Download

< Kembali