PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN
Jl. Perwakilan No.1 Wates Kulon Progo. Telp.(0274)773738, (0274)773010 Fax.(0274)773148
SOSIALISASI RANCANGAN REVISI PERATURAN PRESIDEN NO 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Kulonprogo, 19.12.2017
LATAR BELAKANG
1. Keputusan Presiden No 11 Tahun 2016 Tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016,
mengamanatkan Perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus diselesaikan
pada tahun 2016
2. Arahan Presiden untuk melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran
3. Hasil Rapat Terbatas Kabinet pada tanggal 29 Desember 2016 yang membahas mengenai Revisi Peraturan Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


POKOK PERUBAHAN
- SIMPLIFIKASI PERPRES HANYA MENGATUR HAL YANG BERSIFAT NORMATIF
- MENGHILANGKAN BAGIAN PENJELASAN DENGAN MEMPERJELAS NORMA
- HAL HAL BERSIFAT PROSEDURAL, PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI DIATUR LEBIH LANJUT DALAM PERATURAN KEPALA LKPP , DALAM SISTEM ELEKTRONIK/APLIKASI , DAN PERATURAN KEMENTERIAN SEKTORAL LAINNYA

HAL-HAL BARU
1. Tujuan Pengadaan (Pasal 4)
- Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, dan penyedia
- Meningkatkan penggunaan barang/jasa dalam negeri
- Meningkatkan peran serta usaha mikro, kecil, dan menengah
- Meningkatkan peran perusahaan nasional
- Meningkatkan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian dan industri kreatif
- Mendorong pengadaan berkelanjutan

2. Agen Pengadaan (Pasal 14), Adalah :
- UKPBJ, badan usaha, atau perorangan yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dipercayakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.
- Dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa adalah hal Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah belum/tidak memiliki kapasitas
- Ditunjuk melalui Swakelola tipe II atau Pemilihan Penyedia

3. Konsolidasi Pengadaan (Pasal 21), ADALAH
a) Strategi pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan Barang/Jasa sejenis
b) DILAKSANAKAN OLEH PA/KPA/PPK/UKPBJ

4. Pelaksanaan Penelitian (Pasal 62)
Pelaksana penelitian ditetapkan berdasarkan hasil kompetisi atau penugasan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penelitian diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Ristekdikti.
Pelaksana Penelitian :
- Individu/kelompok individu
- Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
- Perguruan Tinggi
- Organisasi Kemasyarakatan
- Badan usaha

5. Kerjasama Internasional (Pasal 65)
- Pengadaan Barang/Jasa dengan jenis/kategori dan nilai tertentu, diikuti oleh pelaku usaha yang berasal dari negara anggota Kerjasama Perdagangan Internasional.
- Batasan nilai Pengadaan Barang/Jasa dan jenis kategorinya yang dilaksanakan berdasarkan Kerjasama Perdagangan Internasional sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerjasama tersebut.

6. Pengecualian (Pasal 61)
a) Sudah Diatur Dalam Peraturan Perundang-undangan yang Lain
- Alutsista & Almatsus
- Pengadaan tanah
- Pengadaan pita cukai
- kerja sama pemerintah dengan badan usaha
- Pengadaan Pemerintah Desa
- Jasa profesi tertentu
- Pembelian berdasarkan tarif resmi pemerintah
- Tenaga Pendukung
- Pengadaan Jasa Konsultansi dan/atau Jasa Lainnya dalam rangka
pembiayaan APBN melalui utang, pengelolaan portofolio utang,
pengelolaan kas, dan pengelolaan penerusan pinjaman

b) Tarif Resmi yang Telah Dipublikasikan Secara Luas
- Tiket Transportasi
- Akomodasi Penginapan/Hotel/Ruang Rapat
- Sewa Ruangan untuk Pameran

c) Pengadaan Barang/Jasa yang Telah Sesuai Praktik Bisnis yang Mapan
- Langganan barang/jasa
- Keikutsertaan dalam pendidikan/pelatihan/seminar
- Pengadaan yang menggunakan bukti pembelian
- Pembelian melalui pelelangan oleh pemilik barang/jasa
- Sayembara
- Kontes

d) Pengadaan pada Badan Layanan Umum

7. Layanan Penyelesaian Sengketa (pASAL 84)
a) Penyelesaian sengketa antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, dan/atau penyelesaian melalui pengadilan
b) LKPP menyelenggarakan layanan alternatif penyelesaian sengketa berupa layanan penyelesaian sengketa Pengadaan Barang/Jasa.

8. Swakelola (PASAL 24, 48)
a) Tipe I : direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh K/L/PD Penanggung jawab Anggaran
b) Tipe II : direncanakan dan diawasi oleh K/L Penanggung jawab Anggaran dan dilaksanakan oleh K/L/PD pelaksana swakelola
c) Tipe III : direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD Penanggungjawab Anggaran dan dilaksanakan oleh ORGANISASI KEMASYARAKATAN
*Ormas : ICW, AKATIGA, FATAYAT, AISYIAH, dll
d) Tipe IV : Direncanakan sendiri oleh K/L/PD Penanggungjawab Anggaran dan/atau berdasarkan usulan KELOMPOK MASYARAKAT dan dilaksanakan serta diawasi oleh KELOMPOK MASYARAKAT

9. E-marketplace Pemerintah (Pasal 71)
a) KATALOG ELETRONIK : E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah
b) E-TENDERING/E-SELEKSI : Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan E-Marketplace Pengadaan Barang/Jasa, LKPP dapat bekerjasama dengan UKPBJ dan/atau Pelaku Usaha.
c) JENIS KATALOG ELEKTRONIK
- KATALOG NASIONAL
- KATALOG SEKTORAL
- KATALOG LOKAL
- TOKO DARING
d) KEBIJAKAN PRIORITAS PRODUK KATALOG
- Produk UMKM
- Produk Dalam Negeri
- Produk Infant Industry
- Produk ramah lingkungan
e) PENYELENGGARAAN KATALOG DAERAH
- B/J yang sesuai dengan kebutuhan daerah
- Cocok untuk Katalog Lokal/Daerah
- Penyedia Katalog Lokal adalah UKM setempat
- Layanan penyedia bersifat daerah setempat
- Pemilihan Penyedia dilakukan oleh UKPBJ setempat

Download Materi

< Kembali