PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN
Jl. Perwakilan No.1 Wates Kulon Progo. Telp.(0274)773738, (0274)773010 Fax.(0274)773148
SOSIALISASI RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA DAN APLIKASI SiRUP V.2
Kulonprogo, 19.12.2016

Sosialisasi E-Katalog
Kulonprogo, 16.11.2016
Sosialisasi E-Katalog

Percepatan pelaksanaan belanja negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan, perlu adanya inovasi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Mengapa e-Katalog
- Cepat dan mudah
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
- Memperbaiki tingkat efisiensi, efektifitas proses pengadaan
- Mendukung proses monitoring dan audit
- Memenuhi kebutuhan akses informasi yang realtime

Bahan referensi :

Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015, pasal 110 ayat (4) :
"Kementrian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi (K/ L/ D/ I) wajib melakukan e-Purchasing terhadap barang/ jasa yang sudah dimuat dalam sistim katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/ L/ D/ I

Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. 3 tahun 2015, tanggal 5 Agustus 2015, tentang Pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa melalui e-purchasing


Study banding di ULP Kota Bandung
Kulonprogo, 03.11.2016
Dalam rangka peningkatan kinerja dan performa Pokja ULP, pada tanggal Rabu 19 Oktober 2016 ULP Kabupaten Kulon Progo menyelenggarakan peningkatan kapasitas dengan acara study banding di ULP Kota Bandung.

ULP Kulon Progo melakukan bancmarking ke ULP Kota Bandung untuk menambah wawasan dalam menangani berbagai permasalahan-permasalahan pengadaan pada khususnya dan permasalahan pada pelaksanaan kegiatan pada umumnya. Hal hal yang menjadi target Study banding adalah menggali informasi, data, kinerja, prestasi, regulasi, SDM/Jafung PPBJ, kelembagaan, tata kelola, tata laksana pengadan, budaya kerja, sistim kearsipan, sistim penganggaran dan sistim pelaporan di ULP Kota Bandung.

ULP Kota Bandung menjadi tujuan peningkatan kapasitas karena :
a. ULP Kota Bandung telah ditetapkan menjadi ULP Percontohan oleh LKPP
b. ULP kota Bandung memiliki kegiatan/paket pengadaan yang beragam dan nilai besar, serta memiliki beragam permasalahan yang ada. sehingga bisa menjadi pembelajaran bagi ULP Kabupaten Kulon Progo.

EVALUASI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2016 DI KABUPATEN KULON PROGO
Kulonprogo, 19.09.2016
A. LATAR BELAKANG
Bahwa dari proses pengadaan barang/jasa yang tidak sempurna akan membawa dampak buruk diantaranya adalah : pekerjaan yang terlambat, pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan, output yang tidak sesuai dengan fungsinya, hingga kesalahan-kesalahan yang berujung pada ranah hukum. Mengingat proses pengadaan barang/jasa merupakan rentetan tahapan yang panjang dan kegalan maupun keberhasilan proses pengadaan barang/jasa tidak hanya menjadi tanggung jawab ULP, namun menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat sejak dari proses perencanaan, penganggaran, sampai dengan pelaksanaan. Oleh sebab itu perlu dipilah dan dipilih pada tahapan mana yang mengakibatkan pekerjaan tidak sesuai dengan target.
Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan evaluasi untuk membandingkan dan menilai hasil yang dicapai dengan perencanaan dan kriteria yang telah ditetapkan, untuk selanjutnya dapat menjadikan perbaikan di tahun mendatang..

B. DASAR HUKUM
1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah beserta perubahannya
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
3. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2014 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 pada aksi ke 48 tentang Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa.
5. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Unit Layanan Pengadaan


C. TUJUAN
Tujuan evaluasi adalah
a. sebagai alat untuk memperbaiki proses perencanaan pengadaan barang/jasa pada tahun yang akan datang,
b. untuk memperbaiki alokasi sumber dana, sumber daya dan manajemen pengadaan barang/jasa dimasa yang akan datang,
c. memperbaiki pelaksanaan dan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang/jasa .

D. PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
ULP Kulon Progo dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2011 dan selanjutnya diubah dengan Peraturan Bupati No 6 Tahun 2014 dimana ketugasan ULPmasih bersifat Adhock yaitu melekat pada Bag Administrasi Pembangunan sampai saat ini. Adapun jumlah Anggota Pokja ULP Tahun 2015 sebanyak 30 orang yang berasal dari 12 SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, sehingga disatu sisi anggota Pokja ULP masih melaksanakan Tupoksi di SKPDnya disisi lain melaksanakan tugas di ULP. Hal inilah yang kadang membuat Pokja kurangteliti dan berpotensi terjadi kekeliruan/kelupaan,sedangkan untuk melaksankana tugas pengadaan barang/jasa yang fokus dan benar diperlukan waktu dan konsentrasi penuh (bukan disambi). Sehingga diharapkan jabatan Fungsional Pengelola pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat segera terwujud di Kabupaten Kulon Progo.
Namun demikian dengan keterbatasan SDM ULP Kulon Progo telah melaksanakan pengadaan barang/jasa selama kurun waktu kurang lebih 5 tahun telah melaksanakan Paket Pengadaan Barang/jasa sebagai berikut :



Selengkapnya terlampir : [ download ]





E. PERMASALAHAN
1. LELANG ULANG
Jumlah lelang ulang adalah sebagai berikut :
1) 2011 1
2) 2012 10
3) 2013 52
4) 2014 100
5) 2015 60
6) 2016 13

Tahun 2016 pelaksanaan pekerjaan dengan lelang mengalami penurunan yang cukup banyak, hal tersebut mengingat tidak adanya perubahan aturan di pertengahan tahun anggaran.
Adapun paket lelang dan penyebabnya sebagaimana terlampir

2. PENGUNDURAN JADWAL LELANG
Masih ada beberapa paket yang mengundurkan jadwal lelang, jika kita simpulkan penyebab pengunduran jadwal adalah sbb :
1). Penyedia Barang/Jasa tidak dapat memasukkan penawaran, yang disebabkan karena server yang sudah penuh, sehingga harus dilakukan upaya perbaikan dan jadwal lelang mundur
2). Masih ada pokja yang lupa jadwal, sehingga ada 1 tahapan yang terlewatkan, sehingga harus mengulang lelang
3). Evaluasi yang belum selesai

3. SANGGAHAN
Untuk tahun 2016 ini hanya ada 1 paket yang mendapatkan sanggahan dan 1 paket yang mendapatkan aduan, hal tersebut karena :
1). Untuk sanggahan alat peraga karena, tata cara evaluasi (dengan sistim penilaian) tidak dicantumkan dalam SDP
2). Untuk aduan pembangunan gedung TBK karena penyedia kurang cermat dalam menyusun dokumen penawaran teknis, sehingga gugur teknis namun merasa tidak puas dengan kinerja Pokja dan melayangkan aduan

4. KETIDAKPUASAN PPK / SKPD
1). Untuk Pengadaan Sarana Produksi Durian, PPK minta pembatalan lelang mengingat sub total penawaran melebihi pagu (meskipun total penawaran tidak melebihi pagu) sehingga ada nilai anggaran yang tidak terbayarkan
2). Untuk pengadaan jasa konstruksi pembangunan gedung TBK, AC, Sound System, Kursi auditorium, terjadi kurang cermat baik dalam penyusunan RAB, HPS maupun dalam pelaksanaan kaji ulang ULP, sehingga nilai kontrak melebihi pagu anggaran yang tersedia
3). Untuk beberapa paket konstruksi, masih ada harga penawaran pemenang lelang yang rendah (kurang dari 80% HPS).

5. KELAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PROSES PENGADAAN
1) Kesalahan RAB dari konsultan perencana, sehingga HPS juga keliru, diketahui pada saat koreksi aritmatik
2) Kerangka Acuan Kerja yang tidak sinkron dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan
3) Tidak tepat dalam penentuan persyaratan tenaga ahli (SKA)
4) Tim teknis dari SKPD tidak siap dan tidak memahami prosedur (tidak dibekali tentang penilaian barang pada saat gelar produk) sehingga terjadi sanggahan
5) PPK kurang teliti dalam melakukan koreksi terhadap dokumen perencanan
6) Masih banyaknya dokumen perencanaan yang tidak lengkap hal ini karena Konsultan perencana kurang profesional
7) Kurangnya tenaga ahli yang kompeten terhadap pekerjaan konstruksi di SKPD, khususnya SKPD diluar Dinas Teknis (DPU)
8) Rencana Umum pengadaan yang tidak matang sehingga sering harus revisi DPA

6. KURANG TERTIB DAN KURANG LANCAR ADMINISTRASI
1) Sekretariat ULP kurang tegas dalam pemenuhan dokumen persyaratan lelang, sehingga lelang dilaksanakan namun dokumen pendukung dari SKPD belum dilengkapi.
2) Kurang cepatnya pengiriman dokumen hasil pemilihan, sehingga PPK/SKPD terhambat dalam penerbitan SPPBJ
3). Setelah proses pemilihan selesai Pokja tidak segera menyimpan dokumen hasil proses pemilihan di server ULP
4). Pertanggung Jawaban Keuangan terlambat karena pokja kurang tertib dalam memenuhi persyaratan pada saat rapat.




F. UPAYA DAN SARAN UNTUK KELANCARAN DAN PERCEPATAN PROSES PENGADAAN
BARANG/JASA
1. Pokja agar lebih teliti dan cermat dalam melakukan evaluasi, dan melakukan evaluasi terhadap kewajaran harga
2. PPK agar lebih mencermati dokumen hasil perencanaan (dari konsultan perencana)
3. Untuk pekerjaan konstruksi PPK agar lebih mengintensifkan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pekerjaan Umum
4. Dalam penyusunan jadwal pengadaan dan penyusunan SDP agar lebih diperhitungkan secara cermat
5. Dilakukan Peningkatan Kapasitas Pokja dengan Bimtek, Pelatihan, Benchmarking
6. Dilakukan peningkatan kapasitas untuk Pejabat Pembuat Komitmen
7. Proses koordinasi / kaji ulang agar lebih mendalam lagi
8. Sekretariat ULP agar lebih tegas, untuk dokumen yang belum lengkap agar dikembalikan ke SKPD
9. Pelaksanaan verifikasi melalui aplikasi Simul agar lebih dipertegas
10. Pokja agar membantu kelancaran penyusunan administrasi pertanggung jawaban keuangan.

Demikian evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016

PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
Kulonprogo, 25.02.2016
Bimbingan teknis pembinaan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 25 April 2016 di Aula BKD Kulonprogo dengan narasumber Bapak A.Nurcahyo Budi Wibowo, ST., MT. dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo.

Materi yang disampaikan tentang proses proyek kontruksi sebagai berikut:
A. PROSES PROYEK KONSTRUKSI


B. PARA PIHAK


C. WEWENANG PPK
1. Memberitahukan hasil lelang secara tertulis kepada masing–masing kontraktor.
2. Dapat mengambil alih pekerjaan secara sepihak dgn cara memberitahukan secara tertulis kpd kontraktor, jika telah terjadi hal –hal diluar kontrak yg ditetapkan.
3. Menyediakan lahan untuk tempat pelaksanaan pekerjaan.
4. Menyediakan dana dan kemudian membayar kepada pihak penyedia jasa sejumlah biaya yang diperlukan untuk mewujudkan sebuah bangunan.
5. Ikut mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan dengan cara menempatkan/ menunjuk suatu badan/ orang yg bertindak atas nama pemilik.
6. Mengesahkan perubahan dalam pekerjaan (bila terjadi).
7.Menerima dan mengesahkan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh penyedia jasa jika produknya telah sesuai dengan apa yang dikehendaki.

HAK DAN KEWAJIBAN KONSULTAN PERENCANA
1. Membuat perencanaan secara lengkap yg terdiri dari gambar rencana, rencana kerja, dan syarat- syaratnya, hitungan struktur, rencana anggaran biaya.
2. Memberikan usulan serta pertimbangkan kepada pengguna jasa dan pihak kontraktor tentang pelaksanaan pekerjaan.
3. Memberikan jawaban dan penjelasan kepada kontraktor tentang hal-hal yang kurang jelas dalam gambar rencana, rencana kerja dan syaratsyarat.
4. Membuat gambar revisi bila terjadi perubahan rencana.
5. Menghadiri rapat koordinasi pengelolaan proyek.

HAK DAN KEWAJIBAN KONSULTAN PENGAWAS

1. Menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan dalam waktu yang telah ditetapkan.
2. Membimbing dan mengadakan pengawasan secara periodik dalam pelaksanaan pekerjaan.
3. Melakukan perhitungan prestasi pekerjaan.
4. Mengoordinasi dan mengendalikan kegiatan konstruksi serta aliran informasi antara berbagai bidang agar pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar.
5. Menghindari kesalahan yang mungkin terjadi sedini mungkin serta menghindari pembengkakan biaya.
6. Mengatasi dan memecahkan persoalan yang timbul di lapangan agar dicapai hasil akhir sesuai kualitas, kuantitas, serta waktu pelaksanaan telah ditetapkan.
7. Menerima atau mengolah material/ peralatan yang didatangkan kontraktor.
8. Menghentikan sementara bila terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku.
9. Menyusun laporan kemajuan pekerjaan (harian, mingguan, bulanan).
10.,Menyiapkan dan menghitung adanya kemungkinan pekerjaan tambah/ kurang.

HAK DAN KEWAJIBAN KONTRAKTOR

1. Melaksanakan pekerjaan sesuai gambar rencana, peraturan dan syarat- syarat, risalah penjelasan pekerjaan (aanvullings) dan syarat-syarat tambahan yang telah ditetapkan oleh pengguna jasa.
2. Membuat gambar-gambar pelaksanaan yang disahkan oleh konsultan pengawas sebagai wakil dari pengguna jasa.
3. Menyediakan alat keselamatan kerja seperti yang diwajibkan dalam peraturan untuk menjaga keselamatan pekerja dan masyarakat.
4. Membuat laporan hasil pekerjaan berupa laporan harian, mingguan dan bulanan.
5. Menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan yang telah diselesaikannya sesuai ketetapan yang berlaku.

PERSIAPAN PROYEK
selengkapnya dowload disini

< Sebelum Berikut >