Wates – Plt. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Kulon Progo, Tri Wahyudi, SIP., M.M.. bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 via zoom meeting di ruang kerja masing-masing, Selasa (17/09/2024).

    Rakor TPID dipimpin langsung oleh Tomsi Tohir Balaw selaku Plt. Sekjen Kementerian Dalam Negeri dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri Jakarta dan diikuti oleh para narasumber antara lain Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Pudji Ismartini, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan Bambang Wisnubroto, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edi Priono, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nyoto Suwignyo, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik  Perum Bulog Epi Sulandari, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Batara Siagian, Joko Prihadi mewakili Sagas Pangan Polri, Koordinator I pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Prihatin, Staf Ahli Tingkat II Ekonomi Keuangan Panglima TNI Eko Nursanto serta dihadiri oleh para Gubernur, Bupati/Walikota se Indonesia secara online.

   Tomsi Tohir berharap seluruh stakeholders bisa melakukan action terutama bagi daerah yang harga komoditasnya di atas harga eceran. Perum Bulog harus lebih melakukan action dengan tidak hanya mengadakan Program Bulog Siaga. Tetapi juga melakukan upaya pengendalian terhadap harga pangan yang jatuh.

   Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Pudji Ismartini menyampaikan komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain minyak goreng, bawang merah, daging ayam ras, bawang putih dan beras. Secara nasional, jumlah Kab/Kota yang mengalami penurunan IPH di minggu kedua September 2024 lebih banyak dibandingkan yang mengalami kenaikan IPH. Sebanyak 297 Kab/Kota mengalami penurunan IPH di minggu kedua September dan 51 Kab/Kota mengalami kenaikan IPH.

   Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Nyoto Suwignyo menyampaikan komoditas di tingkat produsen dengan harga di bawah HAP/HPP yang perlu menjadi perhatian diantaranya bawang merah, telur ayam ras, kedelai biji kering dan ayam ras pedaging. Sedangkan di tingkat konsumen dengan harga di atas HAP/HET diantaranya beras medium zona 2 dan 3 serta beras premium zona 3.

   Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Batara Siagian menyampaikan program prioritas mendukung peningkatan produksi padi antara lain optimasi lahan rawa, irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, pompanisasi dan penambahan areal tanam padi gogo. Waspada serangan OPT di beberapa sentra yaitu waspada ekskalasi serangan hama ulat bawang (grayak) dan waspada serangan thrips sebagai vector virus IYSV penyebab penyakit janda pirang. Pengendalian serangan OPT bawang merah. Intensitas serangan ringan dapat menggunakan pestisida biologi. Contoh nama dagan metarizep atau pestisida nabati contoh nama dagang pestor. Intensitas serangan sedang bisa menggunakan pestisida kimia. Realisasi terkait program LTT (Luas Tambah Tanam) sangat dipengaruhi elemen-elemen antara lain, diantaranya ketersediaan lahan, kelancaran irigasi, peran dan dukungan Kepala Daerah.  

  Joko Prihadi mewakili Sagas Pangan Polri menyampaikan harga beras medium di zona A, B dan C masih cenderung berada di atas HET. Terdapat 31 provinsi dimana harga Minyakita masih di atas HET (Rp15.700 berdasarkan Permendag No. 18 Tahun 2024). Realisasi terkait program LTT (Luas Tambah Tanam) sangat dipengaruhi elemen-elemen antara lain, diantaranya ketersediaan lahan, kelancaran irigasi, peran dan dukungan Kepala Daerah. Atas hal tersebut, beliau menyarankan pertama, agar Pemerintah daerah diharapkan mendukung setiap program pemerintah pusat untuk meningkatkan produksi padi dan kelancaran distribusi beras di antaranya kelancaran irigasi, kelancaran distribusi pupuk subsidi dan ketersediaan lahan. Kedua, agar dilakukan pengawasan langsung oleh K/L dan Satgas Pangan karena masih ditemukan oknum yang memanfaatkan masa transisi pemberlakukan Permendag No 18 Tahun 2024 dimana adanya oknum Distributor yang menjual di atas HET. Ketiga, perlu dilaksananakan evaluasi, pengawasan secara langsung yang terpadu (pemerintah pusat dan daerah) dan berkala terhadap program LTT, untuk memastikan terkait sinkronisasi data yang ada dengan luasan lahan siap tanam di lapangan.

Penulis : Bagian Perekonomian & SDA, Vina

Editor : Ny