Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun  2017-2022  :

“Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah  Kabupaten Kulon Progo 2017-2022 :

  1. Mewujudkan sumber daya manusia  yang sehat, berprestasi, mandiri,  berkarekter dan berbudaya;
  2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan;
  3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman tertib dan tenteram; dan
  4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas.

Berdasarkan Perbub Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas  serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah.

Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

  1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
  2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
  4. Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada

Sekretariat Daerah  serta;

  1. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Sekretariat Daerah mempunyai tugas:

  1. menyusun dan mengoordinasikan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
  2. menyusun dan mengoordinasikan kebijakan bidang perekonomian, pembangunan dan sumber daya alam;
  3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf 1 dan huruf 2;
  4. menyusun dan menyelenggarakan pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah;
  5. menyelenggarakan perumusan produk hukum Daerah, organisasi dan kerjasama;
  6. menyelenggarakan kegiatan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat dan layanan pengadaan;
  7. menyelenggarakan kegiatan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah; dan
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan bidang tugasnya.