Bincang Pengadaan Barang/Jasa di Kulon Progo, Masalah dan Solusinya

Pada hari Senin  tanggal 5 Juli 2021 telah dilaksanakan diskusi secara daring yang berpusat di RR Kalibiru dengan tema “Bincang Pengadaan Barang/Jasa di Kulon Progo, Masalah dan Solusinya”. Narasumber acara ini oleh  LKPP dan Kejaksaan Negeri Kulon Progo yaitu Bapak Setya Budi Arijanta (Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah - LKPP) dan Ibu Kristanti Yuni Purnawanti, SH,MH (Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo).  Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo, Bapak  Ir. RM.Astungkoro,M.Hum sebagai moderator. Acara ini juga dihadiri oleh Asisten II Setda Kabupaten Kulon Progo, Inspektur Kabupaten Kulon Progo, Kepala Dinas PUPKP Kabupaten Kulon Progo, Kepala DInas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kulon Progo, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, Kepala Dinas Perindag Kabupaten Kulon Progo, Kepala Dinas Koperasi , Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, Direktur RSUD Wates, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo, Ketua Asosiasi Jasa Kontruksi (Gapensi, Gapeknas, , Askonas, Gapeksindo, Inkindo), Perwakilan UMKM Kulon Progo, Kabag BPBJ dan Pokja Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memperoleh kesamaan perspektif atas aturan pengadaan barang/jasa pemerintah bagi pelaku pengadaan barang/jasa dan mendapatkan masukan atas pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa yang akuntabel. Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tanggal 2 Februari 2021, memberikan konsekuensi adanya perubahan – perubahan yang mendasar pada system pengadaan barang/jasa pemerintah. Terdapat 39 perubahan yang disampaikan dalam paparan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP. Selanjutnya Perpres tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 yang ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2021, diundangkan pada tanggal 2 Juni 2021 dan dipublikasikan secara resmi tanggal 10 Juni 2021, dengan 3 (tiga) latar belakang yang mendasarinya yaitu : 1) Tindak lanjut diundangkannya Perpres 12 Tahun 2021. 2) Memperluas kesempatan berusaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3) Meningkatkan partisipasi usaha mikro dan usaha kecil.

Perlem LKPP ini telah mengakomodir : a) Perubahan dalam Perpres 12 Tahun 2021, b) PermenPUPR No. 14 Tahun 2020 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia dan aturan pelaksanaannya, c) PermenPUPR No 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penagdaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Penyedia beserta perubahannya.

Pada diskusi ini Bapak Setya Budi Arijanta membahas tentang peraturan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai pedoman teknis pelaksanaan Perpres no 12 tahun 2018 dan PP No 42 Tahun 2021 yaitu pedoman sayembara, swakelola, pembinaan pelaku usaha, barang/jasa yang dikecualikan, SDM, toko daring, UKPBJ, dan perencanaan . selain itu pada peraturan LKPP no 8 tahun 2021 tentang tata cara pemilihan panel badan usaha dan pemilihan badan usaha pelaksana pada proyek strategis nasional  yang bertujuan untuk mempercepat proses pemilihan badah usaha pelaksana dan mewujudkan tata kelola pemilihan badan usaha pada proyek strategis nasional yang sesuai dengan etika dan prinsip pemilihan badan usaha.

Ibu Kristanti Yuni Purnawanti, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo menyampaikan bahwa untuk menciptakan  pengadaan barang/jasa di Kulon Progo bebas dari korupsi dengan melakukan pendampingan pengadaan barang/jasa dan memastikan dilaksanakannya prinsip pengadaan, melaksanakan pokok-pokok pengujian, masukan dan saran yang disampaikan sesuai kebijakan pengadaan, dan mencegah risiko hukum. Beliau juga menyampaikan komitmen kejaksaan yang akan memaksimalkan tugas dan fungsi pendampingan hukum dan akan mendorong Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menjadi percontohan pengadaan barang/jasa bebas dari korupsi. Pelaksanaan PBJ tahun 2021 di Kabupaten Kulon Progo dinilai tanpa ada tindak pidana korupsi, tidak ditemukan niat jahat (mensrea), pelaksanaan PBJ sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan harga wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.