Forum G20 Dorong Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Pelayanan Publik dan Digitalisasi UMKM

Dengan dibentuknya Forum G20, memperlihatkan begitu pentingnya penataan kembali perekonomian global dengan mengikutsertakan negara-negara berpendapatan menengah yang memiliki pengaruh ekonomi secara sistemik dalam perundingan internasional demi mencari solusi permasalahan ekonomi global.

Presidensi G20 yang pada tahun 2021 ini diemban oleh Italia telah melakukan beberapa kali rapat pembahasan yang terkait dengan berbagai topik, di antaranya mengenai infrastruktur, pariwisata, pendidikan, energi, dan ekonomi digital.

Terkait dengan pembahasan tentang ekonomi digital dalam Presidensi G20 Italia, sejak Februari hingga Juli 2021 telah diselenggarakan 6 kali pertemuan melalui forum Digital Economy Task Force (DETF). Pertemuan DETF ke-3 hingga ke-6 dilakukan dengan agenda membahas Ministerial Declaration.

Presidensi G20 Italia memiliki 5 (lima) prioritas dalam pembahasan ekonomi digital pada forum DETF tersebut, yakni:

1) Digital Tools to maintain public service and business continuity.

Negara dalam G20 mendukung pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk pelayanan publik dan sebagian besar negara dalam G20 berkomitmen untuk berbagi informasi mengenai pemanfaatan peralatan digital untuk pelayanan publik.

2) Free-Flow of Data with Trust and Cross Border Data Flow.

Mayoritas negara dalam G20 mendukung agenda ini. Indonesia mendorong pemahaman bersama terkait istilah ‘trust’ dalam Cross Border Data Flow.

3) Agile Regulation.

Negara dalam G20 mendukung peraturan yang adaptif dan akan menyusun survei terkait regulatory sandbox. Indonesia mendukung diskusi terkait kebijakan yang mengakomodir evolusi dan kemunculan teknologi baru. Pembahasan serupa juga dilakukan di International Telecommunication Union.

4) Digital Transformation for Sustainable Growth.

Negara dalam G20 mendukung transformasi digital di sektor UMKM dan pengembangan perusahaan rintisan (startup), serta forum multistakeholder untuk pertukaran kebijakan dan pengalaman terkait digitalisasi UMKM.

5) Measurement, Practice, and Impact of Digital Economy.

Negara dalam G20 mendukung agenda dan menyarankan adanya kolaborasi dengan badan statistik setiap negara. Indonesia mengusulkan penambahan 2 indikator pengukuran ekonomi digital yakni keahlian dan literasi digital.

Pada 5 Agustus 2021 lalu, telah dilaksanakan Sidang G20 Digital Ministers’ Meeting Presidensi Italia. Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI menyampaikan sejumlah intervensi terkait intervensi pembuka dan penutup selaku Troika, pembahasan konsep Deklarasi Menteri Digital G20, dan informasi mengenai Agenda Prioritas G20 Presidensi Indonesia 2022.

Dalam kegiatan Digital Economy Ministerial Declaration tersebut, tema yang diangkat yakni "Leveraging Digitalisation for a Resilient, Strong, Sustainable and Inclusive Recovery" dan terbagi menjadi 3 topik utama dan 11 sub topik.

Topik utama pembahasan Digital Economy Ministerial Declaration yakni mengenai:

1. Digital Economy

Terdiri atas 8 sub-topik, yakni: (i) Digital Transformation in Production for Sustainable Growth; (ii) Leveraging Trustworthy Artificial Intelligence for MSMEs’ Inclusiveness and Start-ups’ Promotion; (iii) Measurement, Practice and Impact of the Digital Economy; (iv) Consumers’ Awareness and Protection in the Global Digital Economy; (v) Children Protection and Empowerment in the Digital Environment; (vi) Encourage Innovation for Smart Cities and Communities; (vii) Connectivity and Social Inclusion; dan (viii) Data Free Flow with Trust and Cross-border Data Flows.
Terkait keterbukaan data, Indonesia mengusulkan agar dilakukan dengan mempertimbangkan kerangka regulasi setiap negara. Indonesia juga mengusulkan kemungkinan adopsi dari teknologi baru seperti blockchain/distributed ledger technology, dan AI serta dampaknya terhadap perekonomian.
Terkait implementasi teknologi, Indonesia menekankan pentingnya untuk melindungi hak fundamental individu dan kedaulatan negara, serta peningkatan perlindungan anak di dunia maya.
2. Digital Government

Terdiri atas 3 sub-topik, yakni: (ix) Digital Tools for Public Services and Their Continuity; (x) Digital Identity; dan (xi) Agile Regulation.
Terkait digital identity, Indonesia mengusulkan untuk turut memikirkan solusi yang tepat guna dalam hal terjadi 'internet-scare setting' termasuk dalam kondisi darurat dan humaniter dalam upaya pemberian identitas digital.
3. Way Forward

Komitmen untuk melanjutkan pembahasan mengenai ekonomi digital serta transformasi dari Digital Economy Task Force menjadi Working Group.
Pada deklarasi ini juga terdapat tiga Annexes, yakni: (i) G20 Policy Examples on How to Enhance the Adoption of AI by MSMEs and Start-Ups; (ii) G20 High Level Principles for Children Protection and Empowerment in the Digital Environment; dan (iii) Terms of Reference of the G20 Digital Economy Working Group.

Selain pertemuan DETF, delegasi Indonesia juga akan mengikuti pertemuan Troika dan pertemuan bilateral untuk membahas mengenai Digital Innovation League pada 9-10 Oktober 2021 di Sorrento, Italia. (dep7/rep/fsr)
Sumber: https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3253/forum-g20-dorong-pemanfaatan-artificial-intelligence-dalam-pelayanan-publik-dan-digitalisasi-umkm