Sektor produksi menjadi sektor prioritas dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2019. Demikian disampaikan oleh Wuri Handoyo dari Kanwil Dirjen Perbendaharaan DIY dalam rapat koordinasi penyaluran KUR dan UMi tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Bagian Administrasi Perekonomian Kabupaten Kulon Progo pada hari ini, Selasa, 13 Mei 2019. 

"Yang termasuk ke dalam sektor produksi adalah bidang usaha yang  menambah barang dan/atau jasa di sektor pertanian, perburuan dan kehutanan, kelautan dan perikanan,  industri pengolahan, konstruksi, pertambangan garam rakyat, pariwisata, jasa produksi serta produksi lainnya" terangnya lebih lanjut.

Dipimpin oleh Ir. Adnan Widodo, MT., rapat tersebut bertempat di ruang Glagah dan dihadiri antara lain oleh personil dari Bank Mandiri, BRI, BPD, dan BNI 46 selaku penyalur KUR di Kabupaten Kulon Progo, PT Pegadaian sebagai penyalur kredit ultra mikro (UMi), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Sosial & P3A.

Adnan menyampaikan bahwa capaian KUR di Kabupaten Kulon Progo sampai dengan 13 Mei 2018 sebesar 125,78 milyar rupiah dengan jumlah debitur 4874 orang, sedangkan untuk penyaluran kredit UMi sebesar 200 juta rupiah dengan jumlah debitur 68 orang. Sedangkan untuk capaian data calon debitur KUR potensial di dalam aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) sampai dengan pertengahan bulan Mei 2019, Pemkab Kulon Progo baru berhasil mengunggah sebanyak 1127 data pelaku usaha sebagai calon debitur potensial.

Beberapa permasalahan penyaluran KUR disampaikan oleh pihak penyalur, di antaranya adalah hambatan pemberian KUR kepada debitur yang telah melunasi pinjaman dan akan meminjam kembali pada penyalur lainnya, namun masih tercatat memiliki outstanding pada SIKP. Wuri menyampaikan bahwa hal tersebut telah dapat diatasi dengan menggunakan fitur penghapusan pada SIKP, namun sayangnya fitur tersebut baru dapat diakses oleh Bank penyalur di level pusat, sehingga penyalur di daerah harus berkoordinasi dengan pusat untuk memanfaatkan fitur tersebut.(Tiw)