Wates – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Kulon Progo Ir. Bambang Tri Budi Harsono, M.M. bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah melalui zoom Meeting di Command Room Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kulon Progo Selasa (04/02/2025).
Rakor TPID dipimpin langsung oleh Muhammad Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri Jakarta dan diikuti oleh para narasumber antara lain Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edi Priono, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono, Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Iklim Usaha dan Pengamanan Pasar Kemendag Tommy Andana, Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas Indra Wijayanto, Staf Ahli Bidang Pertanian Investasi Kementerian Pertanian Suwandi, Staf Ahli Panglima TNI Ito Hediarto serta dihadiri oleh para Gubernur, Bupati/Walikota se Indonesia secara online.
Selain dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Kulon Progo hadir juga pimpinan atau perwakilan Perangkat Daerah seperti Kantor Kejaksaan, Badan Pusat Statistik, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
Pada rapat koordinasi tersebut juga dilaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman Tentang Kerja Sama Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Di Daerah yang dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK, serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan pengawasan penyelenggaran perizinan di daerah. Beliau menyampaikan bahwa masalah perizinan sering menjadi sumber temuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), banyak penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi. Permasalahan tata kelola perizinan antara lain pendelegasian, kelembagaan, SDM, SOP, sarpras, anggaran PTSP dan pelayanan secara elektronik.
Rapat dilanjutkan dengan penyampaian perkembangan inflasi nasional per Januari 2025 dimana inflasi tahun ke tahun sebesar 0,76% disumbang oleh makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,07 dan perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar -1,39. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah minyak goreng, sigaret kretek mesin (SKM), dan cabai rawit. Inflasi bulan ke bulan mengalami deflasi -0,76% yang disumbang dari makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,56 dan perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar -1,44. Pada minggu ke V Januari 2025 komoditas penyumbang utama deflasi pada kelompok ini adalah tarif listrik. Komoditas yang mengalami kenaikan yaitu cabai merah di 312 Kab/Kota, cabai rawit di 275 Kab/Kota dan minyak goreng di 225 Kab/Kota.
Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas, Indra Wijayanto menyampaikan beberapa komoditas di tingkat produsen dengan harga di bawah HPP/HAP yang perlu menjadi perhatian di antaranya kedelai biji kering dan GKG tingkat penggilingan. Untuk tingkat konsumen dengan harga di atas HET/HAP diantaranya beras medium zona 3, beras premium zona 3, minyak goreng curah, minyakita dan bawang putih Indonesia Timur.
Staf Ahli Bidang Pertanian Investasi Kementerian Pertanian, Suwandi menyampaikan upaya Kementan dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Tahun 2025 sebagai berikut
- Tiap daerah agar Januari-Februari 2025 menyiapkan pasokan untuk HBKN Idul Fitri menanam cabai, bawang merah, timun suri, menambah ternak ayam dll.
- Antisipasi dini pasokan dan distribusi terhadap harga pangan bergejolak pada HBKN 2025.
- Memantau rutin data BMKG, mewaspadai pertanaman di bulan Januari-Maret dan musim panen saat hujan, alat pengeringan, penggilingan, gudang dan antisipasi harga jatuh.
- Mewaspadai musim hujan dan mapping daerah rawan banjir, hujan selalu dibarengi hama penyakit.
- Mewaspadai penyebaran Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) sapi dan menyiagakan hotline laporkan. Pemerintah menyiapkan vaksinasi, desinfektan, kesehatan ternak, bimtek dan pengobatan. Termasuk penyakit ASF Babi di Papua.
- Mensuskeskan program optimasi lahan rawa, cetak sawah, sinergi irigasi PUPR, mekanisasi, benih unggul, KUR, subsidi pupuk, brigade pangan, sinergi irigasi PUPR, program tanam padi dan jagung bersama TNI, Polri, Kemdagri, Kemendes, Kemtrans, K/L terkait.
Tito memberi atensi kepada seluruh kepala daerah beserta jajarannya untuk dapat melakukan langkah untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan harga terutama komoditas yang saat ini mengalami kenaikan terlebih nanti saat menjelangnya datangnya bulan Ramadan.