Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menghadiri puncak tasyakuran peringatan Hari Pengayoman Ke-81 Tahun 2026 yang diselenggarakan di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu (19/8/2026). Dalam acara yang mengusung tema "Transformasi Digital untuk Pelayanan Hukum yang Mengayomi dan Berdampak" tersebut, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan menerima dua penghargaan sekaligus di bidang tata kelola hukum dan reformasi birokrasi.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DIY, Aguk Rektono Sekto, kepada Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan. Capaian pertama diberikan atas partisipasi aktif dan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 dengan predikat istimewa. Sementara itu, penghargaan kedua diraih atas kinerja gemilang dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2025, di mana Kulon Progo sukses menempati peringkat kedua dengan predikat AA (Istimewa) serta perolehan nilai 97.

Menanggapi raihan tersebut, Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan, menyatakan rasa syukurnya atas tren positif yang ditunjukkan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Beliau menegaskan, “Saya sangat bersyukur bahwa kinerja dari pemda menunjukkan tren yang lebih positif dan kedepannya kita berharap ini tetap berjalan dengan sebaik-baiknya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat dengan memberikan satu kepastian hukum bagi setiap apapun kegiatan dan juga proses pemerintahan yang ada di Kulon Progo.” Komitmen ini diharapkan menjadi landasan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.

Sebagai bagian dari komitmen dalam memberikan pelayanan informasi hukum yang transparan, lengkap, akurat, dan mudah diakses, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terus mengoptimalkan peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Sistem ini berfungsi sebagai sarana pendayagunaan peraturan perundang-undangan serta bahan dokumentasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan. Masyarakat dapat mengakses berbagai informasi hukum tersebut kapan saja melalui laman resmi di https://jdih.kulonprogokab.go.id/.