Wates – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kulon Progo mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Pembahasan Persiapan Angkutan Lebaran Tahun 2025 melalui zoom Meeting di Command Room Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kulon Progo Senin (17/02/2025).
Rakor TPID dipimpin langsung oleh Muhammad Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri Jakarta dan diikuti oleh para narasumber antara lain Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Pudji Ismartini, Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Pengamanan Pasar Kementerian Perdagangan Tommy Andana, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Bulog Epi Sulandari, Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Kementerian Pertanian Suwandi, Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nita Yulianis serta dihadiri oleh para Gubernur, Bupati/Walikota se Indonesia secara online.
Selain dihadiri oleh Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Kulon Progo hadir juga pimpinan atau perwakilan Perangkat Daerah seperti Kejaksaan Negeri Kulon Progo, Kepolisian Resort Kulon Progo, Badan Pusat Statistik, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
"Dengan adanya momen 2 hari besar (Nyepi tanggal 29 Maret 2025 dan Idul Fitri tanggal 31 Maret-1 April 2025) yang berdekatan dan mempertimbangkan tren pergerakan masyarakat pada saat mudik yang cukup banyak maka direkomendasikan supaya pemerintah maupun Perusahaan menerapkan WFA mulai tanggal 24 Maret 2025. Hal ini utamanya dapat membantu mengantisipasi potensi kepadatan pada titik penyeberangan Ketapang-Gilimanuk dan Bandara Ngurah Rai Bali yang akan ditutup selama Nyepi. " ungkap Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi. Beliau juga menyampaikan kebijakan pengaturan lalu lintas jalan dan penyeberangan selama periode angkutan lebaran berupa penyediaan angkutan mudik gratis untuk masyarakat, rekayasa lalu lintas pada jalan tol dan jalan arteri, pengaturan mudik menjadi beberapa gelombang (dengan sistem ganjil-genap), pembatasan penggunaan sepeda motor dengan kebijakan mudik gratis, pembatasan operasional angkutan barang, pemberian diskon tarif jalan tol pada beberapa ruas dan alih fungsi UPPKB menjadi rest area sementara. Perlu adanya dukungan dari Pemerintah Daerah berupa dukungan atas penyelenggaraan mudik gratis, mempertimbangkan pelaksanaan kebijakan WFA, penyediaan rest area selama penyelenggaraan angkutan lebaran 2025, monitoring dan antisipasi daerah rawan kecelakaan dan kemacetan.
Tito menambahkan peran Kemendagri dalam persiapan pelaksanaan Bulan Ramadan dan Idul Fitri 2025/1446 H antara lain pengendalian inflasi daerah, ketercukupan kebutuhan pokok, menjaga ketertiban sosial, menyiapkan pelayanan bagi pemudik, antisipatif terhadap risiko bencana dan menerbitkan Surat Edaran Mendagri No.400.6.1/749/SJ tentang kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Arus Mudik Lebaran Tahun 2025.
"Terkait perubahan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu II Februari 2025, Provinsi DIY berada pada urutan terendah mencapai -3,24 dan Prov. Papua Selatan tertinggi sebesar 1,53. Komoditas yang mengalami kenaikan harga pada Minggu II Februari 2025 yaitu cabai merah (196 Kab/Kota), minyak goreng (166 Kab/Kota) dan gula pasir (148 Kab/Kota). " ucap Tito. IPH Kabupaten Kulon Progo minggu ke 2 Februari 2025 : -3,110 dengan andil perubahan Cabai Merah (-0.9915), Cabai Rawit (-0.8222), Daging Ayam Ras (-0.6379)
Hal yang sama juga diungkapkan Edy Priyono dari Kantor Staf Presiden (KSP) bahwa komoditas dengan status waspada yaitu : rendah (daging sapi, gula pasir curah), sedang (beras medium zona 1 dan 2), tinggi (jagung Tk. Peternak, telur ayam ras, cabai rawit merah, cabai merah besar). Sedangkan status tidak aman yaitu rendah (minyakita), sedang (beras medium zona 3, bawang putih).
Pudji Ismartini menyampaikan perlunya mewaspadai kenaikan harga beberapa komoditas akibat tingginya permintaan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri seperti daging ayam ras, tarif angkutan udara, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, beras dan emas perhiasan. "Dalam 2 tahun terakhir, komoditas kebutuhan pokok (seperti daging ayam ras, telur ayam ras, beras, bawang merah dan bawang putih) selalu mengalami inflasi pada momen awal Ramadhan dan/atau Idul Fitri. Puncak inflasi kelompok transportasi biasanya meningkat saat memasuki bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Puncak inflasi kelompok transportasi terjadi pada momentum mudik lebaran dan cuti bersama yaitu arus mudik pada Ramadhan akhir dan arus balik setelah Idul Fitri. Pada momen lebaran 2 tahun terakhir, tekanan inflasi tertinggi terjadi pada angkutan antar kota kemudian diikuti oleh angkutan udara. " tegasnya.
Nita Yulianis dari Bapanas menyampaikan beberapa komoditas di tingkat produsen dengan harga di bawah HPP/HAP yang perlu menjadi perhatian di antaranya bawang merah, GKP tingkat penggilingan. Untuk tingkat konsumen dengan harga di atas HET/HAP diantaranya bawang putih Indonesia Timur, beras medium zona 3 dan 2, minyak goreng curah, minyakita dan beras premium zona 3. Beliau juga menyampaikan arahan Kepala Badan Pangan Nasional kepada Gubernur dan Bupati/Walikota dalam rangka Pengendalian Harga menjelang HBKN Puasa dan Idul Fitri 2025 :
- Pemantauan ketersediaan dan stabilisasi harga pangan secara intensif.
- Penyusunan proyeksi neraca dan cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- Kerjasama antar daerah dengan pemda wilayah produsen pangan.
- Rakor dengan semua stakeholders pangan secara periodik.
- Pelaksanaan GPM baik didukung sumber pendanaan dari berbagai sumber mauoun secara mandiri, khususnya di periode HBKN atau saat-saat dimana harga pangan secara berulang tinggi.
- Komunikasi publik melalui media masa online dan cetak atas aksi yang sudah dilakukan oleh Pemda.
- Pengendalian penetapan besaran biaya yang dikenakan kepada masyarakat umum.
Di akhir acara Tito memberikan saran tindak lanjut untuk antisipasi lonjakan mobilitas masyarakat berpotensi menyebabkan kemacetan, kepadatan moda transportasi serta meningkatnya kebutuhan layanan logistik. Diharapkan Pemerintah Daerah agar membentuk Desk untuk memastikan pelaksanaan Ramadhan dan Idul Fitri 1446H berjalan aman, lancar dan terkendali dengan memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan. Oleh sebab itu diperlukan adanya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah bersama Forkopimda untuk melakukan gerakan stabilisasi pasokan dan harga pangan untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional.